jurusan agribisnis universitas pattimura

PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS AGRIBISNIS PEDESAAN

I. PENDAHULUAN

 

1.1. Latar Belakang

 

            Indonesia sebagai negara berkembang dalam menghadapi era globalisasi, membutuhkan suatu strategi besar dalam pembangunan ekonomi. Dalam kaitannya dengan Indonesia yang merupakan negara agraris yang besar dan memiliki kekayaan keanekaragaman hayati, seharusnya Indonesia memiliki sektor andalan yang dapat dijadikan sebagai tumpuan harapan pembangunan ekonomi dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Sangat disayangkan jika pembangunan ekonomi di Indonesia tanpa mengindahkan kelestarian keanekaragaman hayati dan tidak memperhitungkan kondisi yang akan terjadi di masa mendatang. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi yang berbasis agribisnis merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan daya saing ekonomi bagi Indonesia.

            Agribisnis dapat diuraikan menjadi agri yang berarti pertanian dan bisnis yang berarti usaha atau kegiatan ekonomi yang bertujuan menghasilkan keuntungan. Dengan demikian secara harfiah agribisnis dapat diartikan sebagai cara baru melihat pertanian sebagai usaha atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pertanian dan berorientasi bisnis (pasar). Dalam kaitannya sebagai usaha ekonomi, agribisnis dapat diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari 5 sub-sistem yang bergerak harmonis dan berhubungan satu sama lain: hulu, on farm, agroindustri, hilir dan sub-sistem penunjang. Pengembangan sistem dan usaha agribisnis merupakan tujuan dan sekaligus menjadi sasaran pembangunan ekonomi. Agar pengembangan agribisnis memberikan manfaat dan dampak yang maksimal bagi pengembangan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat .

 

            Pendekatan sistem agribisnis tersebut ditekankan pada tiga hal, yaitu, pertama; melalui pembangunan agribisnis, pendekatan pembangunan pertanian ditingkatkan dari pendekatan produksi ke pendekatan yang berbasis agribisnis. Dengan Orientasi bisnis maka pengembangan usaha bisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan menjadi pertimbangan utama.
kedua; dalam pembangunan agribisnis, pembangunan pertanian bukan semata-mata pembangunan sektoral, namun juga terkait dengan lintas sektoral, dan sangat ditentukan oleh agroindustri hilir, agroindustri hulu dan lembaga jasa penunjang.      
Sedangkan yang ketiga; pembangunan pertanian bukan sebagai pembangunan parsial pengembangan komoditas, melainkan sangat terkait dengan pengembangan wilayah, khususnya pedesaan yang berkaitan erat dengan upaya-upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pertanian. Namun demikian di perlukan dukungan infrastruktur yang berkualitas sebagai prasyarat pembangunan agribisnis pedesaan.

 

            Wilayah provinsi Maluku yang sebagian besar terdiri dari laut (93%) dan desa-desa pesisir, maka percepatan pembangunan ekonomi berbasis agribisnis pertanian dan kelautan , perlu memperhatikan aset modal, dan kelembagaan dalam kerangka pikir tahapan pembangunan ekonomi. Berdasarkan hal itu, maka penulis akan membahas tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Berbasis Agribisnis di provinsi Maluku.    

 

1.2. Perumusan Masalah

 

              Maluku memiliki potensi sumber daya alam pertanian dan kelautan tetapi belum dikelola secara optimal. Petani masih berusaha secara subsisten dan berskala kecil karena keterbatasan modal, ketrampilan dan akses pasar.  Oleh karena itu membangun ekonomi Maluku haruslah berbasis sumberdaya alam lokalnya yakni pertanian dan kelautan dengan mengubah orientasi dari perspektif usaha subsisten ke perspektif agribisnis. Oleh karena itu, secara spesifik, masalah dalam karya ilmiah  ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

 

1)   Bagaimana permasalahan sistem agribisnis di provinsi Maluku ?

 

2)   Sampai mana tahapan  pembangunan ekonomi provinsi Maluku saat ini ?

 

3)   Bagaimana mempercepat pembangunan ekonomi berbasis agribisnis agar posisi Maluku  saat ini masih mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA) bergeser ke posisi berikut yakni berbasis investasi dan inovasi dengan mendorong 5 kapital aset dan pembangunan kelembagaan secara holistik ?

1.2. Tujuan

 

Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah :

 

1)   Untuk mengetahui permasalahan sistem agribisnis di Provinsi Maluku.

 

2)   Untuk mengetahui sampai tahapan manakah pembangunan ekonomi provinsi Maluku.

 

3)   Untuk memberikan solusi mempercepat pembangunan ekonomi berbasis agribisnis agar posisi Maluku  saat ini masih mengandalkan sumber daya alam bergeser ke posisi berikut yakni berbasis investasi dan inovasi dengan mendorong 5 kapital aset dan pembangunan kelembagaan secara holistik.

           

 

1.3. Kegunaan

           

            Hasil penulisan karya ilmiah ini di harapkan dapat bermanfaat bagi pihak- pihak yang membutuhkan antara lain :

 

1)   Sebagai bahan informasi kepada para pelaku agribisnis tentang permasalahan mendasar yang menghambat sistem agribisnis di provinsi Maluku.

 

2)   Sebagai bahan evaluasi untuk menilai sejauh mana tahapan pembangunan ekonomi provinsi Maluku.

 

3)   Sebagai bahan informasi kepada pemerintah untuk merumuskan strategi percepatan pembangunan ekonomi berbasis agribisnis agar posisi Maluku  dapat bergeser  dari tahap capital driven ke innovation driven.

 

 

II. TELAAH PUSTAKA

 

2. 1. Ruang Lingkup Agribisnis

    

2. 1. 1. Pengertian Agribisnis

 

Agribisnis adalah bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun di sektor hilir. Penyebutan “hulu” dan “hilir” mengacu pada pandangan pokok bahwa agribisnis bekerja pada rantai sektor pangan (food supply chain). Agribisnis, dengan perkataan lain, adalah cara pandang ekonomi bagi usaha penyediaan pangan.

Istilah “agribisnis” diserap dari bahasa Inggris: agribusiness, yang merupakan portmanteau dari agriculture (pertanian) dan business (bisnis). Dalam bahasa Indonesia dikenal pula varian anglisismenya, agrobisnis.

Menurut Downey and Erickson (1987) dalam Saragih (1998): Agribisnis adalah kegiatan yang berhubungan dengan penanganan komoditi pertanian dalam arti luas, yang meliputi salah satu atau keseluruhan  dari mata rantai produksi, pengolahan masukan dan  keluaran produksi (agroindustri), pemasaran masukan-keluaran pertanian dan kelembagaan penunjang kegiatan. Yang dimaksud dengan berhubungan adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan  usaha yang ditunjang  oleh kegiatan pertanian.

Jadi Agribisnis adalah suatu sistem yang utuh mulai sub-sistem penyediaan sarana produksi dan peralatan pertanian; sub-sistem usahatani; sub-sistem pengolahan atau agroindustri dan sub-sistem pemasaran.

 

 

 

2. 1. 2. Subsistem Agribisnis

                                                                                                       

Bibit

Pupuk

Peralatan

Industri Pengolahan

-Perdagangan

-Pemasaran/distribusi

Subsistem  Penunjang:

-penyuluhan

-kredit

-infrastruktur

-policy

-budaya

Budidaya Produksi

On Farm

Agroindustri

HULU

Pasar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Subsistem Agribisnis

 

2. 1. 2. 1. Hulu

Subsistem agribisnis hulu (upstream agribusiness) (off-farm), merupakan Kegiatan ekonomi yang menyediakan sarana produksi bagi pertanian. Sub sistem ini menyangkut kegiatan pengadaan dan penyaluran. Kegiatan ini mencakup perencanaan, pengelolaan dari sarana produksi, teknologi dan sumberdaya agar penyediaan sarana produksi atau input usahatani memenuhi kriteria tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat produk.

2. 1. 2. 2. On Farm

Kegiatan budidaya tanaman pertanian yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan oleh subsistem agribisnis hulu untuk menghasilkan produk pertanian primer. Termasuk ke dalam subsistem usahatani ini adalah usaha tanaman pangan, usaha tanaman hortikultura, usaha tanaman obat-obatan, usaha perkebunan, usaha perikanan, usaha peternakan, dan kehutanan.

Sub sistem ini mencakup kegiatan pembinaan dan pengembangan usahatani dalam rangka meningkatkan produksi primer pertanian. Termasuk kedalam kegiatan ini adalah perencanaan pemilihan lokasi, komoditas, teknologi, dan pola usahatani dalam rangka meningkatkan produksi primer. Disini ditekankan pada usahatani yang intensif dan sustainable (berkelanjutan ), artinya meningkatkan produktivitas lahan semaksimal mungkin dengan cara intensifikasi tanpa meninggalkan kaidah-kaidah pelestarian sumber daya alam yaitu tanah dan air. Disamping itu juga ditekankan usahatani yang berbentuk komersial bukan usahatani yang subsisten, artinya produksi primer yang akan dihasilkan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam artian ekonomi terbuka.

 

2. 1. 2. 3. AGROINDUSTRI

Agroindustri adalah suatu usaha industri yang mengolah komoditas pertanian primer menjadi produk olahan berupa produk antara dan produk akhir. Agroindustri haruslah  berkelanjutan, artinya  agroindustri yang memiliki konsep keberlanjutan, agroindustri yang dibangun dan dikembangkan memperhatikan aspek-aspek manajemen dan konservasi sumberdaya alam. Semua teknologi yang digunakan serta kelembagaan yang terlibat dalam proses pembangunan diarahkan untuk memenuhi kepentingan manusia masa sekarang maupun masa yang akan datang. Jadi, teknologi yang digunakan harus sesuai dengan daya dukung sumberdaya alam, memperkecil resiko degradasi lingkungan, secara ekonomi menguntungkan dan secara sosial diterima oleh masyarakat (Soekartawi 1988 sebagaimana dikutip Soekartawi 2005).

Lingkup kegiatan ini tidak hanya aktivitas pengolahan sederhana di tingkat petani, tetapi menyangkut keseluruhan kegiatan mulai dari penanganan pasca panen produk pertanian sampai pada tingkat pengolahan lanjutan dengan maksud untuk menambah value added (nilai tambah) dari produksi primer tersebut.

 

2. 1. 2. 4. Pasar

Pasar merupakan muara dari agribisnis sehingga diperlukan pemahaman mengenai pasar, pemasaran terutama manajemen pemasaran untuk mendirikan, mengembangkan, mempertahankan dan meregenerasikan sistem agribisnis.

Sub sistem pemasaran mencakup pemasaran hasil-hasil usahatani dan agroindustri baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Kegiatan utama subsistem ini adalah pemantauan dan pengembangan informasi pasar dan market intelligence pada pasar domestik dan pasar luar negeri. Kegiatan-kegiatan untuk memperlancar pemasaran adalah kegiatan distribusi, promosi, dan informasi pasar.

 

2. 1. 2. 5. Subsistem Penunjang

 

            Subsistem ini merupakan penunjang kegiatan pra panen dan pasca panen. yang meliputi :

 

1)      Sarana Tataniaga                      = berkaitan dengan rantai pemasaran

2)      Perbankan/perkreditan            = berkaitan dengan asal permodalan usaha

3)      Penyuluhan Agribisnis            = penyampaian informasi pada kelompok tani

4)      Kelompok tani                                     = himpunan para petani

5)      Infrastruktur agribisnis            = meliputi jalan atau prasarana yang lainnya

6)      Koperasi Agribisnis                 = badan yang memberikan bantuan bagi kelompok tani

7)      BUMN                                     = badan usaha milik negara yang turut membantu                                                                    kelompok tani 

8)      Swasta                                      = dimiliki oleh perorangan

9)      Penelitian dan Pengembangan = untuk pencapaian hasil yang maksimal

10)  Pendidikan dan Pelatihan        = mengasah ketrampilan pelaku usaha

11)  Transportasi                             = melancarkan rangkaian tata niaga

12)  Kebijakan Pemerintah              = mengatur seluruh kegiatan yang dinaunginya

 

 

 

2.2. PENTAGON ASET MODAL

 

 

Sosial Capital

 

 

Physical Capital

Natural Capital

Financial Capital

Human Capital

Gambar 2. Komponen Aset Modal

 

Aset adalah sesuatu yang dimiliki (berkuasa mengkontrol) atau dapat diakses untuk menjalankan penghidupan. Aset merupakan modal untuk melaksanakan kegiatan sehingga tujuan penghidupan bisa dicapai. DFID mengkelompokkan aset ke dalam lima kelompok yang disebut Pentagon Aset yaitu:

2.2.1. Human Capital (Modal Sumberdaya Manusia)

2.2.2. Natural Capital (Sumberdaya Alam)

2.2.3. Financial Capital (Sumberdaya Keuangan)

2.2.4. Social Capital (Modal Sosial)

2.2.5. Physical Capital (Modal Fisik)

 

 

2.2.1.Human Capital

Teori human capital adalah suatu pemikiran yang menganggap bahwa manusia merupakan suatu bentuk kapital atau barang modal sebagaimana barang-barang modal lainnya, seperti tanah, gedung, mesin, dan sebagainya. Human capital dapat didefinisikan sebagai jumlah total dari pengetahuan, skill, dan kecerdasan rakyat dari suatu negara.  Modal sumber daya manusia (Human Capital) mengacu kepada sumber daya tenaga kerja yang ada pada rumah tangga seperti: pendidikan, keterampilan, dan kesehatan.        

Human  capital merupakan pengetahuan, kemampuan,dan ketrampilan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan economic rent. Human capital dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tingkat konsumsi yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Walaupun kontroversi mengenai diperlakukannya human resources sebagai human capital belum terselesaikan, namun beberapa ekonom klasik dan neo-klasik seperti Adam Smith, Von Threnen, dan Alfred Marshall sependapat bahwa human capital terdiri dari kecakapan-kecakapan yang diperoleh melalui pendidikan dan berguna bagi semua anggota masyarakat. Kecakapan-kecakapan tersebut merupakan kekuatan utama bagi pertumbuhan ekonomi. Human capital menjadi sangat penting karena merupakan sumber inovasi dan pembaharuan.

2.2.2. Physical Capital (Modal Fisik)

Modal Fisik (Physical Capital) menyangkut modal yang diciptakan oleh proses ekonomi produksi seperti: bangunan, irigasi, jalan, mesin, dan lainnya. Pengembangan infrastruktur akan meliputi sarana dan prasarana wilayah yang akan menunjang aktivitas ekonomi, sosial, admistrasi, pemerintahan, budaya dan lain- lain. Infrastruktur akan menunjang pengembangan, baik didalam suatu wilayah maupun keterkaitan (linkages) antar wilayah. Pengembangan infrastruktur  sangat terkait dan sebagian pertimbangannya didasarkan pada unsur- unsur penataan ruang.

 

            Infrastruktur yang utama antara lain adalah transpotasi (darat, laut dan udara), dan tenaga listrik. Pengembangan infrastrukutur penting lainnya adalah meliputi sarana pendidikan,sarana kesehatan, sarana keamanan, dan sarana peribadatan.

 

2.2.3. Natural Capital

Modal alam (natural capital) terdiri dari tanah, air, dan sumberdaya biologi yang di gunakan oleh manusia sebagai sarana bertahan hidup. Pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan juga menuntut perlakuan dan cara pandang yang berbeda untuk berbagai karakteristik sumber daya alam. Secara umum sumberdaya alam diklasifikasikan atas sumberdaya alam yang tidak dapat diperbarui  (non renewable resources) dan sumberdaya alam yang dapat diperbarui (renewable resources).

 

Sumberdaya alam yang tidak dapat diperbarui (sumberdaya stok) bersifat exhaustible seperti logam, minyak bumi,mineral, dan gas adalah sumberdaya dengan supply terbatas. Eksploitasi sumberdaya ini akan menurunkan cadangan dan ketersediaannya.

 

Sumberdaya yang dapat diperbarui atau disebut juga sebagai “flow”, yakni sumber daya yang supply- nya dapat mengalami regenerasi terus- menerus baik secara biologi maupun nonbiologi. Sumberdaya alami ada yang benar- benar supplynya tidak terbatas (infinite) dan ada juga yang bersifat dapat diperbarui sepanjang lalu pemanfaatannya tidak melalui titik kritis pemanfaatan seperti sumberdaya alam dapat diperbarui melalui proses biologi (ikan, hutan, dan lain- lain) dan non biologi (air dari mata air, situ dan lain- lain)

 

Setiap proses produksi dan konsumsi sumberdaya alam selalu menghasilkan limbah (waste). Sebagian limbah produksi/ konsumsi dapat menjadi sumberdaya yang dapat dipakai kembali sebagai input dan masuk ke proses produksi (industri) atau kembali ke lingkungan alam. Namun ada juga limbah masih memerlukan upaya pendauran menjadi residual yang dapat didaur secara alamiah.

 

Berbagai sumberdaya alam bersifat melekat dengan posisi/ lokasi diatas permukaan bumi. Oleh karenanya inventarisasi dan evaluasi sumberdaya alam memerlukan pendekatan geografik serta memerlukan pendekatan dan analisis spasial.

 

 

 

2.2.4. Financial Capital

Modal financial (Financial Capital) mengacu kepada persediaan uang yang telah diakses, dengan melihat kekuatan dan kelemahan masyarakat dalam hal keuangan.

 

2. 2. 5. Social Capital (Modal Sosial)

Sebagai suatu konsep yang diakui dalam perspektif ekonomi wilayah, modal sosial dipopulerkan oleh Putnam (1993) walaupun sebelumnya telah dikembangkan oleh Coleman (1988) dan para peneliti lainnya. Putnam (1993) mendefenisikan modal sosial sebagai gambaran kehidupan sosial yang memungkinkan para partisipan bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan penelitiannya di Italia, Putnam mengidentifikasikan komponen- komponen kunci dari modal sosial dan berargumen bahwa keberadaannya merupakan prakondisi untuk (1) pembangunan ekonomi dan, (2) sistem pemerintahan yang efektif.

Konsep modal sosial telah “mengaburkan perbedaan” antara tipe- tipe struktur sosial (Coleman, 1990). Kebanyakan peneliti yang mengadopsi konsep model sosial menurut Coleman, lebih memilih untuk mengadopsi isinya dalam pengertiann luas daripada mempertajam analisisnya. Pengembangan konsep modal sosial sebagai suatu teori memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang konsep “modal”. Kepercayaan, norma- norma, jaringan (network) pada dasarnya merupakan hal- hal yang bersifat sosial. Modal sosial akan menurunkan biaya untuk bekerjasama dan memfasilitasi kerjasama.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Kelembagaan

 

            Kelembagaan (institution), sebagai aturan main (rule of game) dan organisasi, berperan dalam mengatur penggunaaan / alokasi sumberdaya secara efisien, sumberdaya merata, dan berkelanjutan (sustainable).Secara operasional indikator pekembangan kelembagaan dapat dilihat dari : (1) perkembangan peraturan, perundang- undangan serta kebijakan- kebijakan: dan (2) ada tidaknya, serta perkembangan lembaga- lembaga (organisasi) masyarakat lebih baik formal maupun nonformal sosial, maupun lembaga pemerintahan,.

 

            Keberadaan kelembagaan pendukung pengembangan agribisnis nasional sangat penting untuk menciptakan agribisnis Indonesia yang tangguh dan kompetitif. Lembaga-lembaga pendukung tersebut sangat menentukan dalam upaya menjamin terciptanya integrasi agribisnis dalam mewujudkan tujuan pengembangan agribisnis. Beberapa lembaga pendukung pengembangan agribisnis adalah:         

1).pemerintah
2).lembaga pembiayaan          
3).lembaga pemasaran dan disitribusi
4).koperasi
5).lembaga pendidikan formal dan informal  
6).lembaga penyuluhan          
7).lembaga Riset Agribisnis   
8).lembaga penjamin dan penanggungan resiko

 

 

 

 

 

 

 

2.4. TAHAPAN PEMBANGUNAN EKONOMI

 

Pada tahap awal (pertama) pembangunan sistem agribisnis masih mengandalkan kelimpahan sumberdaya alam dan SDM belum terampil (natural resources and unskill labor based) atau factor-driven. Pada tahap ini antara lain ditandai oleh peningkatan output agribisnis yang diperoleh dengan memperluas areal usahatani dan mendiversifikasi usaha tani sesuai dengan potensi daerah. Selain itu, output akhir didominasi oleh komoditi pertanian primer (bahan mentah). Sehingga kemampuan penetrasi pasar rendah, segmen pasar yang dimasuki terbatas dan nilai tambah (pendapatan) yang dinikmati masyarakat masih relatif rendah.

 

Tahapan kedua yakni pembangunan sistem agribisnis yang digerakkan oleh penggunaan barang-barang modal dan SDM lebih (semi) terampil (capital and semi-skill labor based) atau capital-driven pada setiap sub-sistem agribisnis. Pada tahap ini antara lain ditandai oleh peningkatan produktivitas dan nilai tambah sebagai sumber pertumbuhan output total agribisnis, baik akibat peningkatan penggunaan barang-barang modal maupun akibat peningkatan mutu sumberdaya manusia. Sedangkan dari segi output akhir agribisnis, tahap ini dicirikan oleh dominasi produk agribisnis bentuk olahan (diversifikasi produk) yang sesuai dengan permintaan pasar. Sehingga kemampuan penterasi pasar meningkat, segmen pasar yang dimasuki makin luas (peningkatan pangsa pasar) dan nilai tambah (pendapatan) yang dinikmati masyarakat meningkat.

 

Tahap ketiga adalah tahap pembangunan sistem agribisnis yang digerakkan oleh ilmu pengetahuan-teknologi dan SDM terampil (knowledge and skill labor based) atau innovation–driven. Pada tahap ini ditandai dengan peningkatan produktivitas dan nilai tambah yang makin besar akibat inovasi-teknologi dan SDM terampil pada seluruh sub-sistem agribisnis. Sedangkan pada produk akhir agribisnis ditandai oleh peningkatan pangsa produk yang bernilai tambah tinggi (high value), diversifikasi produk sesuai dengan segmen-segmen pasar yang berkembang, sehingga pendapatan yang diterima masyarakat juga akan semakin meningkat. Tahap innovation-driven ini tidak memiliki batas. Sepanjang inovasi-teknologi terus terjadi maka produk-produk baru dan bernilai tambah tinggi akan selalu dihasilkan.

 

III. METODE PENULISAN

3.1. Lokasi

           

            Penulisan karya ilmiah ini berpatokan pada lokasi pedesaan di provinsi Maluku.

 

3.2. Waktu

            Penulisan karya ilmiah ini berlangsung dari tanggal 12 April 2013 –  21 April 2013.

        

3.2. Metode Penulisan

 

            Metode penulisan  yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah menggunakan metode kepustakaan.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ANALISIS DAN SINTESIS

 

4.1. Permasalahan Sistem Agribisnis di Provinsi Maluku

            Masalah pembangunan pertanian di pedesaan dikarenakan adanya kesenjangan ekonomi dan ketidakadiilan sosial antara desa dan kota. Kebijakan pembangunan bias kota, elitist, sarana prasarana dan invetasi terbatas mengakibatkan pertanian dan desa menjadi kawasan tertinggal yang dihuni oleh penduduk miskin, sehingga dalam perkembanganya masalah pembangunan pertanian dan pedesaan semakin rumit dan kompleks (Girsang W ,2012). 

            Wilayah provinsi Maluku dengan komposisi 906 desa pada 9 kabupaten/ kota di Maluku,, memiliki sistem agribisnis yang belum di kembangkan secara simultan dan harmonis. Sumberdaya alam yang melimpah berdasarkan potensi sektor unggulan pada setiap gugus pulau  belum dikelola secara optimal, investasi yang sangat terbatas, produktifitas rendah dan nilai tukar produk pertanian yang masih lemah, menyebabkan petani menjadi  tidak fokus, subsisten  dan tradisonal.

 

            Hal ini memperlihatkan betapa tidak sederhananya membangun pertanian, karena sangat banyaknya pelaku yang terlibat dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi, terutama dalam pengembangan sistem pertanian yang berbasiskan agribisnis dan agroindustri didaerah pedesaan. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan pertanian di provinsi Malaku, antara lain:

 

4.1.1. Sulitnya Sarana dan Prasarana Transportasi

            Dari aspek geografis, kondisi kepulauan Maluku di kelilingi oleh laut menyebabkan rentan kendali yang cukup sulit dari aspek transportasi antar pulau. Adanya ketimpangan pembangunan yang berdampak pada kesenjangan infrastruktur antara kabupaten/ kota sebagai dampak dari distribusi pembangunan yang belum merata, terbatas dan terpusat diwilayah tertentu (Salampessy D, 2012). Hal ini mengakibatkan sulitnya sarana dan prasarana transportasi pada desa- desa pesisir provinsi Maluku.

              Sulitnya sarana dan prasarana transportasi sangat berpangaruh terhadap pemasaran produk pertanian. Diketahui bahwa salah satu karakteristik produk pertanian yang paling rawan adalah mudah busuk dan tidak tahan lama. Jika produk pertanian yang dipasarkan terhambat karena transportasi yang tidak lancar, maka petani akan mengalami kerugian. Diakibatkan dari produk yang dijual tidak dalam bentuk yang segar, sehingga melemahkan posisi tawar petani. Posisisi tawar petani yang semakin melemah mengakibatkan petani tidak memiliki kuasa atas sumberdaya serta kurang peduli terhadap kelestarian dan keberlanjutan.  

 

4.1.2. Terbatasnya kemampuan dalam penguasaan teknologi

                Usaha pertanian merupakan suatu proses yang memerlukan jangka waktu tertentu. Dalam proses tersebut akan terakumulasi berbagai faktor produksi dan sarana produksi yang merupakan faktor masukan produksi yang diperlukan dalam proses tersebut untuk mendapatkan keluaran yang diinginkan. Petani yang bertindak sebagai manajer dan pekerja pada usaha taninya haruslah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan berbagai faktor masukan usaha tani, sehingga mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha yang dilakukan.          

            Umumnya petani di provinsi Maluku masih mengelola Sumber Daya Alam untuk tujuan subsistensi dengan menggunakan teknologi konvesional. Teknologi pertaniannya low external input, tetapi produksinya hanya cukup memenuhi kebutuhan pokok anggota keluarga (Girsang W, 2012).  Penggunaan teknologi yang masih konvesional berkaitan dengan umur rata- rata petani yang cenderung tua. 

            Petani yang cenderung tua sangat konservatif dalam menyikapi perubahan atau inovasi teknologi. Hal ini dikarenakan petani Maluku sebagian besar adalah petani subsisten yang berusaha tani dalam  skala kecil dengan kondisi lingkungan yang penuh resiko (happen, tidak menentunya curah hujan, dan sebagainya), sehingga petani lebih ekstra hati- hati dalam menerima inovasi dan menyebabkan terbatasnya kemampuan dalam penguasaan teknologi. Dampak terburuknya adalah produktifitas pertanian yang rendah, sehingga petani tidak memperoleh keuntungan.

4.1.3. Lemahnya organisasi dan manajemen usaha tani

            Organisasi merupakan wadah yang sangat penting dalam masyarakat. Dalam pertanian organisasi yang tidak kalah pentingnya adalah kelompok tani. Menurut Keputusan Menteri Pertanian Nomor 273/ KPTS/ OT.160/ 4/ 2007, kelompok tani adalah kumpulan petani/ pekebun/ peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kondisi lingkungan ( sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangan usaha anggota. Diharapkan kelompok tani menjadi wadah penggerak pengembangan pertanian di pedesaan. Hal ini dapat dilihat dari manfaat kelompok tani dalam hal memudahkan koordinasi, penyuluhan dan pemberian paket teknologi.    

                Namun yang terjadi adalah kelompok tani masih belum dapat menjalankan fungsi kelompok tani sebagai kelas belajar, unit produksi dan wahana kerja sama. Penerapan fungsi ini belum berjalan maksimal karena kurangnya kesadaran petani dalam membentuk kelompok tani,. Seringkali latar belakang pembentukan kelompok yang dibentuk  bukan berdasarkan kepentingan bersama tetapi hanya untuk mendapatkan proyek saja, setelah itu mereka tidak melakukan tugas dan tanggungjawab mereka.  Padahal dengan adanya kelompok tani petani dapat meningkatkan pendapatannya dan memiliki akses pasar dan akses perbankan, serta dapat meningkatan posisi tawar.

           

4.1.4. Lemahnya struktur permodalan dan akses terhadap sumber permodalan

                Salah satu faktor produksi penting dalam usaha tani adalah modal. Besar-kecilnya skala usaha tani yang dilakukan tergantung dari pemilikan modal. Secara umum pemilikan modal petani masih relatif kecil, karena modal ini biasanya bersumber dari penyisihan pendapatan usaha tani sebelumnya. Untuk memodali usaha tani selanjutnya petani terpaksa memilih alternatif lain, yaitu meminjam uang pada orang lain yang lebih mampu (pedagang) atau segala kebutuhan usaha tani diambil dulu dari toko dengan perjanjian pembayarannya setelah panen. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan petani sering terjerat pada sistem pinjaman yang secara ekonomi merugikan pihak petani. Selain itu juga, petani memiliki akses yang rendah terhadap perbankan .

4.1.5. Lemahnya Kelembagaan Penyuluh Pertanian

           

                Permasalahan mendasar dalam kelembagaan penyuluhan pertanian yang membuat lemahnya kelembagaan  ini adalah belum seluruhnya mekanisme dari pelaksanaan penyusunan programa penyuluhan pertanian yang dilaksanakan dari wibi (wilayah binaan) sampai ke tingkat nasional berjalan dengan baik dan profesionalisme. Sehingga terkadang permasalahan- permasalahan pertanian dilapangan tidak dapat terpecahkan karena tidak ada kesinambungan  perencanaan dari bawah (buttom up).  Menurut Tim widyaiswara Kementerian Pertanian pada Balai Besar Pelatihan Pertanian, berbagai permasalahan ini di karenakan ;

1)      Belum tertibnya penyusunan programa penyuluhan pertanian di semua tingkatan,

2)      Naskah programa penyuluhan pertanian belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian,

3)      Programa penyuluhan pertanian kurang mendapat dukungan dari instasi terkait,

4)      Penyusunan programa penyuluhan masih didominasi oleh petugas ( kurang partisipatif) dengan masyarakat tani.

            Lahirnya pedoman penyusunan programa penyuluhan pertanian adalah untuk menyamakan presepsi dan konsepsi mengenai cara penyusunan programa penyuluhan pertanian dengan kelembagaan penyuluhan pertanian di seluruh Indonesia. Sehingga kegiatan dari penyusunan programa penyuluhan pertanian adalah bagian untuk mempersiapkan kegiatan penyuluhan yang bertujuan agar terciptanya pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang baik dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan sebelum para penyuluh pertanian merubah sikap para petani.

            Selama ini peran dari kelembagaan penyuluh khususnya dalam lingkup BPP di provinsi Maluku belum berfungsi secara optimal. Hal ini dikarenakan sistem perencanaanya berupa sistem LAKU belum berfungsi seluruhnya dengan baik dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia penyuluh. BPP belum menjalankan sistem pelatihan  bagi para penyuluh dalam rangka penyedian SDM penyuluh yang memadai dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan . Sehingga diharapkan dengan penyusunan programa penyuluhan dari berbagai tingkatan yang teratur akan memberikan kesempatan bagi para penyuluh untuk peningkatan SDM petani maupun memecahkan permasalahan-permasalahan dibidang pertanian yang menghambat proses dari penigkatan produksi dan pendapatan petani. Selain itu disamping sistem perencanaan yang belum optimal ,juga dihadapi dengan sistem pengawasan yang masih minim sehingga terkadang ada perbedaan antara kenyataan dan program yang di buat.

 

 4.2. Tahap Pembangunan Ekonomi Provinsi Maluku saat ini.

 

Pada saat ini Provinsi Maluku berada pada tahap kedua ,dimana pembangunan sistem agribisnis yang digerakkan oleh penggunaan barang-barang modal dan SDM lebih (semi) terampil (capital and semi-skill labor based) atau capital-driven pada setiap sub-sistem agribisnis. Pada tahap ini antara lain ditandai oleh peningkatan produktivitas dan nilai tambah sebagai sumber pertumbuhan output total agribisnis, baik akibat peningkatan penggunaan barang-barang modal maupun akibat peningkatan mutu sumberdaya manusia.

 

 Sedangkan dari segi output akhir agribisnis, tahap ini dicirikan oleh dominasi produk agribisnis bentuk olahan (diversifikasi produk) yang sesuai dengan permintaan pasar. Seperti Pala yang diolah menjadi Juice Pala, Sirup Pala, Slei Pala, manisan pala basah dan manisan pala kering; Sagu tumang yang diolah menjadi Sagu keju, mie sagu,serut, bagea,  dan sagu tumbu serta limbah dari tanaman sagu dapat dikelolah menjadi pupuk organik ; cengkeh yang diolah menjadi minyak cengkeh.

 

Sehingga kemampuan penterasi pasar meningkat, segmen pasar yang dimasuki makin luas (peningkatan pangsa pasar) dan nilai tambah (pendapatan) yang dinikmati masyarakat Maluku meningkat.

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Percepatan Pembangunan Ekonomi Berbasis Agribisnis di Provinsi Maluku

 

            Untuk mempercepat pembangunan ekonomi berbasis  agribisnis di provinsi Maluku maka perlu dilihat secara sistematik holistik, utuh dan lintas sektor karena masalah pertanian bersifat kompleks, beresiko dan spesifik, maka perlu dilakukan strategi pengembangan agribisnis antara lain :

 

4.3.1. Pengembangan Infrastruktur Agribisnis.

            Dalam pengembangan pusat pertumbuhan agribisnis, perlu dukungan pengembangan infrastruktur seperti jaringan jalan dan transportasi (laut, darat, sungai dan udara), jaringan listrik, air, pelabuhan domestik dan pelabuhan ekspor dan lain-lain.

            Provinsi Maluku terdiri dari 85% desa pesisir,maka sarana transportasi laut dan infrastruktur dasar berupa pelabuhan, jalan, listrik, air dan lembaga keuangan menjadi faktor kunci pembangunan wilayah desa pesisir. Hal ini sangat penting untuk mendekatkan input produksi dari hasil pertanian ke pasar. Sehingga pemasaran hasil pertanian tidak mengalami kendala.

            Perlu adanya model pemusatan wilayah pembangunan yang bertumpu pada pulau tertentu sehingga berdampak terhadap pengembangan wilayah di sekitar (Salampessy D, 2012)        

 

4.3.2. Pembangunan Pertanian berdasarkan Komoditas Unggulan

            Melalui transformasi pembangunan pertanian yang berbasis agribisnis akan mampu mentransformasikan perekonomian Maluku  dari berbasis capital driven kepada perekonomian berbasis inovasi dengan produk utama bersifat Innovation and skill labor intensive.

            Untuk itu pembangunan pertanian di provinsi Maluku harus menggunakan pendekatan konsep Gugus Pulau (GP ) yang berbasiskan komoditas unggulan. Wilayah provinsi Maluku telah ditetapkan 12 GP. Setiap GP memiliki wilayah pelayanan masing- masing sesuai dengan daya jangkau pusat- pusat gugus dan pulau- pulau disekitarnya, dan sesuai dengan kriteria penetapan GP tersebut.

Potensi masing- masing gugus pulau dapat lihat pada tabel 1.  dibawah ini :

No

Gugus Pulau

Sektor Unggulan

Sub Sektor Unggulan

 

1

 

Buru

 

  1. Perkebunan
  2. Perikanan
  3. Pertanian
  4. Peternakan
  5. Pariwisata
  6. Kehutanan

 

1. Pertanian Tanaman Pangan ( Padi Sawah  dan Cengkeh )

  1. Perkebunan Pohon kayu putih, kakao dan kelapa

2

Seram Barat

  1. Pertanian
  2. Perkebunan
  3. Perikanan
  4. Pariwisata
  5. Pertambangan
  6. Industri

1. Pertanian Tanaman Pangan ( Padi Sawah)

2. Pertambangan Nikel

3. Perikanan Budidaya

4. Perkebunan pohon kayu putih

3

Seram Utara

  1. Pertanian
  2. Kehutanan
  3. Perkebunan
  4. Perikanan

 

1. Pertanian Tanaman Pangan ( Padi Sawah)

2. Perikanan Budidaya

3. Perkebunan pohon kayu putih

4

Seram Timur

  1. Pertanian
  2. Kehutanan
  3. Perkebunan
  4. Perikanan
  5. Pariwisata
  6. Pertambangan

 

1. Pertanian Tanaman Pangan

2. Minyak bumi

3. Perkebunan pohon kayu putih

 

No

Gugus Pulau

Sektor Unggulan

Sub Sektor Unggulan

 

5

 

Seram Selatan

 

  1. Pertanian
  2. Kehutanan
  3. Perkebunan

 

1. Pertanian Tanaman Pangan

2. Perkebunana Pohon Kayu Putih

Sumber : Hasil analisis 2007 ( Salampessy D, 2012)

            Sehingga dengan konsep GP dapat memperkaya kearifan lokal serta membangun pertanian provinsi Maluku secara berkelanjutan dan ekologis.

 

4.3.3. Menjadikan Agroindustri yang berkarakter Kewirausahaan

            Agroindustri adalah industri yang memiliki keterkaitan ekonomi (baik langsung maupun tidak langsung) yang kuat dengan komoditas pertanian. Keterkaitan langsung mencakup hubungan komoditas pertanian sebagai bahan baku (input) bagi kegiatan agroindustri maupun kegiatan pemasaran dan perdagangan yang memasarkan produk akhir agroindustri. Sedangkan keterkaitan tidak langsung berupa kegiatan ekonomi lain yang menyediakan bahan baku (input) lain diluar komoditas pertanian, seperti bahan kimia, bahan kemasan, dll. Jadi,  agroindustri adalah suatu kegiatan mengelolah bahan baku menjadi produk stengah jadi atau produk jadi.

            Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah diprovinsi Maluku berbasiskan keunggulan komparatif pada konsep GP, maka komoditas unggulan tersebut haruslah diubah menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi. Agroindustri yang dikembangakan  haruslah berkarakter kewirausahaan (inovatif, kreatif dan memiliki integritas) . Dengan demikian akan menciptakan lapangan pekerjaan ,sehingga menurunkan tingkat pengangguran, menciptakan produk yang memiliki nilai tambah ekonomi yang tinggi, serta berlangsungnya 4 hal berkelanjutan ; ekonomi berkelanjutan, sosial budaya yang berkelanjutan, kelembagaan yang berkelanjutan dan lingkungan alam yang berkelajutan. Dengan demikian maka agroindustri yang berkarakter kewirausahaan dapat membuat dunia lebih baik (masyarakat, dan lingkungan), sehingga sumber daya alam dikelola dengan baik untuk generasi kedepan.

           

4.3.4. Dukungan perbankan dalam pengembangan sistem agribisnis di daerah.

 

            Untuk membangun agribisnis di pedesaan Maluku, peranan perbankan sebagai lembaga pembiayaan memegang peranan penting. Ketersediaan pembiayaan dari perbankan akan sangat menentukan maju mundurnya agribisnis pedesaan.   

 

4.3.5. Pembinaan Sumberdaya Manusia untuk mendukung pengembangan agribisnis dan ekonomi pedesaan.

            Dalam era Agribisnis, aktor utama pembangunan agribisnis dan aktor pendukung pembangunan agribisnis perlu ada pembinaan kemampuan aspek bisnis, manajerial dan berorganisasi bisnis petani serta peningkatan wawasan agribisnis. Dalam hal ini perlu reorientasi peran penyuluhan pertanian yang merupakan lembaga pembinaan SDM petani. Oleh karena itu perlu peningkatan pendidikan penyuluh baik melalui pendidikan formal, kursus singkat, studi banding. Serta perlu perubahan fungsi BPP yang selama ini sebagai lembaga penyuluhan agro-teknis, menjadi KLINIK KONSULTASI AGRIBISNIS

 

4.3.6. Mengintegrasikan       Aset Modal dan Kelembagaan untuk Percepatan Pembangunan  Ekonomi Berbasis Agribisnis

                Dengan mengintegrasikan aset modal dan kelembagaan merupakan langkah untuk  percepatan pembangunan  ekonomi berbasis agribisnis di provinsi Maluku. Saat ini, membangun kelembagaan yang baik, menjadi salah satu alternatif untuk menekan biaya- biaya sosial yang ditimbulkan oleh perilaku- perilaku individualistik seperti renk seeking behavior dan korupsi. Perkembangan pemikiran mengenai kelembagaan berkaitan erat dengan evolusi pemikiraaan mengenai asset modal dalam percepatan pembagunan ekonomi. Terbangunanya kelembagaan mendorong perhatian terhadap peran modal yang memberikan kontribusi terhadap proses produksi dan pembangunan berkelanjutan.

            Beberapa ahli menyatakan kelembagaan sebagai sumber terbangunnya aset modal, namun sebagian menganggap kelembagaan adalah komponen dari asset modal. Kelembagaan mengatur dan mengikat kelima asset modal untuk saling berkoordinasi dan bekerjasama dengan asas kesadaran dan tujuan bersama.

 

Komoditi

Tenaga kerja belum trampil

Modal

Knowledge economy

 

Tk terampil

Social capital

Natural

Physical

Financial

Human

Produktifitas

 

 

 

 

Kemandirian

n kelembagaan

           

 

Tenaga kerja Semi Terampil

Pengembangan

Pertumbuhan

Waktu

Sumber Daya alam

 

Investasi (Barang modal)

 

 

 

 

Tahun2

Pembentuk

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Transformasi pertanian dan pedesaan dalam konteks kelembagaan dan lima aset  modal di Maluku (Sumber : Girsang W, 2012)

 

          Langkah selanjutnya adalah membangun lima aset modal yang dimulai dari aset modal sosial dan modal manusia serta sumber daya alam. Tujuannya adalah menciptakan komunitas unggulan berbasis sumber daya alam dan budaya lokal  (trust, networking) dan nilai serta ketrampilan tenaga kerja dari tidak terampil menjadi tenaga kerja semi terampil. Kemudian melakukan pengembangan aset modal sumberdaya fisik dan aset modal financial yang harus dilakukan secara simultan (Girsang W, 2012). Dengan demikian, untuk menggerakkan sistem agribisnis perlu dukungan semua pihak yang berkaitan dengan agribisnis/ pelaku-pelaku agribisnis, serta perlu seorang Dirigent yang mengkoordinasi keharmonisan sistem agribisnis secara simultan, serentak dan harmonis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

 

5.1. Simpulan

 

            Kesimpulan dari penulisan karya ilmiah ini adalah :

 

1)      Permasalahan sistem agribisnis di Provinsi Maluku adalah : 

Sulitnya sarana dan prasarana transportasi, terbatasnya kemampuan dalam penguasaan teknologi, lemahnya organisasi dan manajemen usaha tani, lemahnya struktur permodalan dan akses terhadap permodalan, serta lemahnya kelembagaan penyuluhan pertanian. Permasalahan- permasalahan ini membuat petani menjadi tidak fokus, subsisten, dan tradisional.

 

2)      Provinsi Maluku saat ini berada pada tahap kedua ,dimana pembangunan sistem agribisnis yang digerakkan oleh penggunaan barang-barang modal dan SDM lebih (semi) terampil (capital and semi-skill labor based) atau capital-driven pada setiap sub-sistem agribisnis.

 

3)      Untuk mempercepat pembangunan ekonomi berbasis agribisnis di provinsi Maluku, maka perlu dilakukan strategi pengembangan agribisnis meliputi; pengembangan infrastruktur, pembangunan pertanian berdasarkan komoditi unggulan, menjadikan agroindustri  yang  berkarakter kewirausahaan, dukungan perbankan dalam pengembangan sistem agribisnis di daerah,  pembinaan SDM untuk mendukung pengembangan agribisnis dan ekonomi pedesaan, serta mengintegrasikan aset modal untuk percepatan pembangunan ekonomi berbasis agribisnis.

 

 

 

 

5.2. Rekomendasi

            Berdasarkan hasil analisis dan sistensis, maka rekomendasi penulis adalah :

1)   Pemerintah perlu melakukan kebijakan roforma agraria terhadap  pemerataan pembangunan berupa sarana dan prasarana transportasi di desa- desa.

 

2)   Diperlukan Perhatian yang khusus dan intensif oleh pemerintah dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) , sehingga Tahapan kedua yakni pembangunan sistem agribisnis yang digerakkan oleh penggunaan barang-barang modal dan SDM lebih (semi) terampil (capital and semi-skill labor based) atau capital-driven dapat berpindah ke tahap pembangunan sistem agribisnis yang digerakkan oleh ilmu pengetahuan-teknologi dan SDM terampil (knowledge and skill labor based) atau innovation–driven.

 

3)   Diperlukan kebijakan pemerintah provinsi Maluku untuk melakukan revitalisasi pertanian khususnya pada bidang kelembagaan penyuluhan lewat perencanaan program penyuluhan yang teratur, maupun evaluasi yang kontinu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Admin. 2009. Paradigma Baru Pembangunan Pertanian Berbasis Agribisnis. http://litbang.patikab.go.id/index.php?view=article&catid=73%3Aparadigma-baru%20pembangunan-pertanian-berbasis-agri&id=66%3Aparadigma-baru-pembangunan-pertanian-berbasis-agribisnis&format=pdf&option=com_content&Itemid=60. Diakses pada tanggal 12 April 2012

Budiyono, Haris. 2011. Konsep Agribisnis. http://agribisnisunisma.blogspot.com/2011/12/konsep-agribisnis.html. Diakses pada tanggal  12 April 2013.

Burhanuddin. 2011. INDUSTRIALISASI MADURA: PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DAN AGROPOLITAN. http://burhan.staff.ipb.ac.id/files/2011/01/PENGEMBANGAN-AGRIBISNIS-DAN-AGROPOLITAN-MADURA.pdf.  Diakses pada tanggal 12 April 2013

 

 

Hermawan.2008. Membangun Sistem Agribisnis. http://mencholeo.wordpress.com/2008/01/05/membangun-sistem-agribisnis/. Diakses pada tanggal 12 April 2013.

Girsang, Wardis. 2012. Transformasi Pertanian dan Wilayah Pedesaan di Maluku. dalam : Karel Albert Rarahalu. Berlayar dalam Ombak, Berkarya Bagi Negeri. 2012. Cetakan 1. AMBON : Rarahalu Institut.

Salampessy, Djalaudin . 2012. Transformasi Pertanian dan Wilayah Pedesaan di Maluku. dalam : Karel Albert Rarahalu. Berlayar dalam Ombak, Berkarya Bagi Negeri. 2012. Cetakan 1. AMBON : Rarahalu Institut.

Soetrisno, Loekman. 2002. Paradigma Baru Pembangunan Pertanian Sebuah Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta : Kanisius.

Rustiadi Ernan, dkk. 2009. Perencanaan Pembangunan dan Pengembangann Wilayah. Edisi I. JAKARTA: Yayasan Obor Indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s